Pemikiran

Homosexual Marriages?

Salah satu topik yang paling hangat saat ini adalah legalisasi pernikahan sesama jenis yang disahkan di Amerika Serikat baru-baru ini. Reaksi dari berbagai belahan dunia, di berbagai media sosial, sangat beragam. Mereka yang berpikiran liberal seakan bersorak sorai, seolah-olah legalisasi ini adalah kemenangan hak asasi manusia, kesetaraan dan humanisme di atas manusia. Benarkah demikian?

Dalam tulisan ini, saya tidak berusaha mengangkat perihal dalil agama yang secara jelas mengharamkan perilaku dan gaya hidup homoseksual. Cukup banyak dalil dan ulasan mengenai homoseksual dari berbagai agama yang secara menyeluruh menolak homoseksualitas dalam kehidupan beragama, rasanya kapasitas saya pun tidak mumpuni untuk mengkaji lebih banyak daripada yang sudah beredar luaa tersebut. Saya berusaha melihat dari sudut pandang pribadi beranjak dari pengalaman berdiskusi dengan kaum homoseksual dalam pro kontra legalisasi pernikahan sesama jenis ini.

Alasan legalisasi pernikahan homoseksual selalu berputar kepada dua hal yang menjadi topik utama. Pertama adalah hukum di AS yang melarang proses adopsi anak tanpa melalui pernikahan. Kedua, keuntungan pajak yang diperoleh oleh pasangan menikah secara hukum.

Untuk alasan pertama, kita perlu melihat landasan hukum tersebut ditulis. Tentunya penetapan hukum tersebut perihal harusnya ada pernikahan dalam proses adopsi anak mempertimbangkan kebaikan psikologis yang akan diperoleh oleh anak yatim piatu yang akan diadopsi. Keberadaan ayah dan ibu dalam sebuah keluarga yang sehat menjadi pertimbangan utama, namun bukan satu-satunya. Atas dasar inilah hukum AS melarang proses adopsi anak oleh mereka yang tidak menikah, dengan kata lain tidak memiliki pasangan hidup yang sah secara hukum.

Kedua, perihal kebijakan fiskal yang memberikan keuntungan pajak bagi pasangan menikah secara sah. Mengenai hal ini, penggabungan perhitungan pendapatan dari pasangan tersebut memungkinkan untuk mereka mendapatkan perhitungan hutang pajak yang lebih ringan dibandingkan jika mereka berstatus belum menikah walaupun hidup berpasangan di luar pernikahan.

Kaum homoseksual seringkali mengangkat kedua hal tersebut untuk mendorong legalisasi pernikahan sesama jenis. Namun satu hal yang tidak dilihat dalam pandangan sekuler yang seringkali kabur dalam hal obyektifitas, yakni hakikat dari pernikahan itu sendiri.

Pernikahan dimanapun dan dalam agama manapun adalah proses pengesahan antara laki-laki dan perempuan untuk dapat hidup bersama dalam sebuah ikatan keluarga dan rumah tangga. Penyatuan kedua belah pihak ini hanya ada dalam konsep agama, apapun agama tersebut; Islam, Kristen, Yahudi, Syi’ah, Buddha, Hindu dst. Negara sekuler mengadopsi konsep pernikahan tanpa bisa menghilangkan korelasi antara pernikahan dengan agama. Kita bisa melihat dalam berbagai negara sekuler, pernikahan diabsahkan dalam sebuah ritual agama dari pasangan yang akan menikah.

Lalu kemudian muncullah konsep “civil union” untuk memfasilitasi pernikahan dari kaum atheis yang tidak menikah berlandaskan agama. Sulitnya konsep ini adalah tidak adanya ikatan ritual yang menjadi landasan komitmen. Karena itu, negara sekuler sekalipun kurang bisa mengandalkan konsep ini. Bahkan sebelumnya konsep ini sudah diusulkan untuk menengahi keinginan kaum homoseksual.

Persatuan sipil hanya berkutat seputar administrasi tanpa melibatkan agama. Walaupun konsep ini masih berlaku, bukan berarti tanpa kendala. Kaum homoseksual bukan hanya ingin untuk sekedar memiliki administrasi legal, inilah yang menjadi masalah utama. Mereka inginkan agama yang ada untuk mengakui keberadaan dan kehadiran mereka di tengah masyarakat dengan kesediaan untuk menikahkan mereka layaknya pasangan normal.

Di satu sisi mereka menolak hukum agama yang mengharamkan gaya hidup dan perilaku homoseksual. Tapi di sisi lain mereka menginginkan ikatan spiritual yang lebih daripada legalisasi administrasi saja.

Lalu siapa yang dirugikan dalam legalisasi pernikahan homoseksual? Tentulah mereka yang berpegang teguh dengan agama mereka. Karena pernikahan adalah bagian yang tidak terlepas dari ajaran agama, sekali lagi apapun agamanya. Artinya, dalam negara sekuler, agama dapat ditekan dan dipaksa agar mengalah kepada negara dan mengesampingkan prinsip-prinsip mereka, dalam hal ini adalah pernikahan. Lalu dimana hak kebebasan memiliki keyakinan dan berpendapat? Dimana hak asasi manusia bagi umat beragama dalam meyakini pernikahan sebagai institusi religi yang menyatukan pria dan wanita?

Dalam pandangan saya, kita akan melihat pada kurun waktu ke depan, adanya laporan atau aduan terhadap gereja, sinagog atau masjid yang menolak menikahkan pasangan homoseksual sejak dilegalkannya pernikahan sesama jenis ini. Penolakan semacam itu akan dianggap bertentangan dengan hukum negara.

Jadi apakah legalisasi pernikahan homoseksual adalah solusi yang dapat diterima oleh semua pihak?, sama sekali bukan jika kita melihatnya secara obyektif. Karena permasalahan yang diangkat oleh kaum homoseksual sebenarnya bukan permasalahan pernikahan namun permasalahan hukum adopsi dan perpajakan. Yang seharusnya menjadi solusi adalah perubahan dan revisi terhadap hukum positif tersebut, bukan malah mengubah makna pernikahan dari kamus kaum beragama. Hal ini adalah bentuk penekanan dan pemaksaan negara dalam menafsirkan makna pernikahan yang seharusnya bahkan dalam negara sekuler sekalipun adalah ranah agama bukan negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s